Hayono Isman Klaim Elektabilitas Partai Demokrat Mulai Naik

MEDAN -- Anggota Dewan Pembina
Partai Demokrat Hayono
Isman menyatakan,
elektabilitas Partai Demokrat
mulai membaik setelah
adanya pembenahan dan
terbukti memiliki komitmen
dalam pemberantasan
korupsi.

Dalam pendidikan dan
pelatihan calon anggota
legislatif DPRD Sumatera
Utara di Medan, Ahad (1/12),
Hayono Isman mengakui jika
elektabilitas Partai Demokrat
sempat anjlok hingga enam
persen setelah adanya
beberapa kader yang
tersangkut kasus hukum.

Namun setelah berhasil
membuktikan komitmennya,
elektabilitas Partai Demokrat
mulai meningkat lagi hingga
mencapai sekitar 10 persen.
Pihaknya memperkirakan
tingkat elektabilitas tersebut
akan terus meningkat dengan
komitmen Susilo Bambang
Yudhoyono selaku ketua
umum dalam menegakkan
tiga ciri khas partai yakni
cerdas, bersih, dan santun.

Meski mengalami
peningkatan elektabilitas,
seluruh kader dan pengurus
Partai Demokrat diharapkan
tidak berpuas diri karena
tidak tertutup kemungkinan
akan terus mengalami
tantangan.

"Mulai membaik hingga 10
persen, tetapi itu pun
dihantam terus, termasuk
melalui media," kata anggota
Komisi I DPR RI itu.
Menurut Hayono, untuk
mendukung peningkatan
elektabilitas tersebut, seluruh
kader dan pengurus Partai
Demokrat harus konsisten
dengan pandangan dan
idealisme partai.

Dengan konsistensi dalam
menerapkan idealisme partai,
tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap Partai
Demokrat dapat dibangkitkan
kembali. Jika konsistensi
tersebut bisa diwujudkan,
pihaknya berkeyakinan Partai
Demokrat masih punya waktu
untuk memperbaiki
elektabilitas yang kurang
menguntungkan tersebut.

Sumber Rol

PPP Anggap Ideologi Partai Tak Jadi Pertimbangan Pemilih

JAKARTA
-- Sekjen Partai Persatuan
Pembangunan (PPP), M
Romahurmuziy (Romi)
menilai, ideologi partai tak
akan jadi pertimbangan
masyarakat dalam memilih
pada pemilu mendatang.
Karena, sekitar 80 persen
masyarakat merupakan
lulusan SMP ke bawah yang
hanya melihat manifestasi
sosiologis.

Karenanya, kata dia, pemilih
partai Islam tak berarti ia
menunjukan tingkat
keagamaannya. Melainkan
semata karena adanya
manifestasi sosiologis di
masyarakat yang fanatik
terhadap simbol-simbol.
Romi menjelaskan, kondisi
politik selama ini tidak
terlepas dari 4M. Yaitu
Muslim, marhaen, militer dan
modal. Kondisi ini tidak akan
berubah, hanya partai saja
yang terus berganti setiap
periode.

"Pengaruh informasi yang
diterima juga akan
menentukan, seperti dalam
survei. Pemilih yang banyak
mendapatkan informasi dari
keluarga dan lingkungannya,
akan lebih besar dan lebih
banyak ke partai yang ada di
lingkungannya," jelas Ketua
Komisi IV DPR tersebut.

Sumber ROL

KONFLIK PARTAI : Golkar Pecat 7 Pimpinan Kelurahan di Banjarsari

Solopos.com, SOLO—
Pimpinan Kecamatan (PK)
Partai Golongan Karya
(Golkar) Banjarsari
memecat tujuh Ketua
Pimpinan Kelurahan (PL)
karena dianggap mbalelo.
Sementara itu, sejumlah
mantan ketua PL yang
baru diberhentikan itu
menganggap pemecatan
mereka adalah tindakan
yang semena-mena dari
PK.

“Pemecatan ini bukti jika
ketua PK Banjarsari
arogan. Sampai sekarang
kami belum paham apa
dasar ketua PK
memberhentikan kami dan
mengangkat orang lain
sebagai Plt [pelaksana
tugas],” protes Koordinator
PL Kecamatan Banjarsari,
Wagiman, dalam jumpa
pers di RM Mandiri, Bibis,
Banjarsari, Sabtu
(30/11/2013).

Wagiman yang
sebelumnya menjabat
Ketua PL Kadipiro
menjelaskan dari 13 PL di
Banjarsari, hanya enam PL
yang tidak diberhentikan.
Enam PL yang tetap aktif
itu bertugas di Keprabon,
Mangkubumen, Nusukan,
Stabelan, Kestalan dan
Gilingan. Sementara tujuh
PL yang diberhentikan itu
bertugas di Kadipiro,
Ketelan, Punggawan,
Sumber, Banyuanyar,
Manahan dan Timuran.

“Surat pemberhentian itu
baru diterima kami pada
hari ini [Sabtu] dan
kemarin [Jumat].
Pemecatan kami tidak
sesuai dengan mekanisme
partai,” tegas Wagiman.
Wagiman menambahkan
dalam surat pemecatan itu
disebutkan bahwa para
ketua PL tersebut
diberhentikan lantaran
kerap mangkir dalam rapat
internal partai. Padahal,
dia menganggap para
ketua PL memiliki alasan
kuat untuk mangkir rapat.
Menurutnya, sejumlah
ketua PL itu sengaja tak
hadir dalam rapat sebagai
bentuk protes atas
pemberhentian Hardono
sebagai Ketua DPD II
Partai Golkar Solo.

“Kami tidak mau disebut
sebagai kambing hitam
atas masalah di tubuh
partai. Kalau kami salah,
mestinya kami
diperingatkan lisan atau
tulisan dulu biar kami bisa
memberikan hak jawab.
Mestinya perlu ada
klarifikasi yang difasilitasi
oleh pengurus DPD II
dulu,” tandas Wagiman.
Ketua PL Kestalan,
Kurniawan, mengaku bisa
selamat dari pemecatan
setelah dirinya ikut
menandatangani surat
pencairan bantuan uang
stimulan yang disodorkan
PK. Dia menuding bantuan
tersebut sengaja
dipolitisasi untuk
penggalangan dukungan
kepada ketua PK.

“Ternyata bantuan
stimulan itu sengaja
diplintir supaya kami
mendukung ketua PK,”
jelasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua
PK Partai Golkar
Banjarsari, FX. Hartono
Sugiyarto, menegaskan
pemberhentian tujuh PK
tersebut merupakan
keputusan partai. Dirinya
mengaku hanya
menjalankan tugas partai
dengan berpedoman AD/
ART dan keputusan rapat.

“Itu bukan kebijakan
subjektif, tetapi kebijakan
kolektif dari partai,” terang
Hartono saat dihubungi
melalui ponselnya.
Hartono mempersilakan
mantan ketua PL yang
tidak terima atas
pemberhentian mereka
untuk menyampaikan
aspirasi. Dia mengaku
terbuka untuk menanggapi
aspirasi dari para mantan
ketua PL itu.

“Sekarang sebetulnya
bukan saat yang tepat
untuk konsolidasi.
Harusnya sekarang kita
fokus pada penggalangan
dukungan. Kami ingin
mesin partai tetap
berjalan. Kalau setiap
diundang mereka tidak
datang, bagaimana mesin
partai akan bergerak,”
pungkas Hartono.

Sumber Solopos

PKS Selalu Bikin Stress

Entahlah, mengapa apapun
yang berbau PKS selalu
menarik untuk dicermati,
dikomentari, diikuti, atau
dibully dan disindir dengan
ragam kemasan atas nama.
Apa yang bagi ormas/partai
lain lumrah, bagi PKS akan
dinilai salah. Apa yang
wajar bagi yang lain, bagi
PKS diposisikan kurang
ajar. Lucunya jika ada
prestasi, banyak yang
menganggapnya sepi. Jika
ada tragedi, semua teriak
berapi-api.

Saya perhatikan, ada akun
FB yang setiap kali
statusnya menyerang,
menerjang, menelanjangi,
bahkan mengangkangi.
Ibarat suami yang telah
bercerai. Aib mantan istrinya
diumbar hingga pada hal-
hal yang tak pantas
disampaikan. Dianggap
kader-kader yang masih
setia, semuanya bahlul,
dungu, mudah dibohongi,
dan tuduhan lainnya.
Sedikitpun tak ada lagi
husnuzhan. Seakan baik
sangka adalah maksiat.

Ia nyuruh-nyuruh bertobat.
Namun ia pun lupa bertobat
atas caci maki yang
dianggap nasihat.
PKS benar-benar menjadi
common enemy. JIL
menyebut PKS,
antinasionalis. HT
menganggap tidak Islamis.
Kadang disebut Wahabis.
Kadang pula dianggap ahli
bid'ah. Julukan yang
superlengkap. Seakan
semua gerah, gelisah, dan
tidak merasa tumakninah.
PKS benar-benar bikin
stress.

Bayangkan, di tengah "badai
LHI" menggelegar, kader-
kader PKS malah makin
tegar. Kasus LHI
mendekatkan yang jauh,
merekatkan yang dekat,
malah mengundang
penasaran kebanyakan
khalayak. Isu Fusthun,
malah membuat para
akhwat-ummahat PKS
semakin santun. Para
ustadznya semakin tekun.
Musibah tak membuat
kader-kadernya datang ke
dukun. Semua sadar bagian
takdir Allah Yang Maha Kun
Fayakun.

Hasil taubat nasional benar
terasa. Jika ragam
kemenangan dianggap biasa,
maka bagi saya "tidak
bubarnya" PKS adalah
fenomena luarbiasa. Bahkan
tak satupun pengurus inti
PKS yang terjebak saling
menyalahkan. Apalagi
melakukan aksi somasi atau
pencabutan mandat seperti
lumrah terjadi di tempat
lain. Tambah stress bukan?
Saya sebagai pengamat
yang tak tercatat sebagai
pengurus PKS, benar-benar
meyakini: ke depan kalangan
stressiyyun akan bersatu
padu menyiapkan cara, agar
PKS tak sampai berkuasa.
Jika pun berkuasa, maka
diupayakan agar tak sampai
satu tahun.

Namun PKS nampaknya
punya resep mujarab. Resep
itu adalah: selalu menengok
ke dalam dan mengerti caci
maki adalah energi, hinaan
adalah ujian, bahkan fitnah
adalah anugerah terindah.
Saya doakan, PKS mampu
menjadikan diri pelayan
yang berdedikasi bagi
masyarakat.

Tidak usah
reaktif menanggapi kicauan.
Toch mentalitas stress tak
akan sembuh, kecuali saat
PKS terjerumus ke dalam
stress yang sama.

Sumber PKSpiyungan

Kemesraan Mega- Jokowi, Sinyal PDIP untuk 2014

Jakarta - PDI
Perjuangan menyadari
elektabilitas Gubernur DKI
Jakarta Joko Widodo
(Jokowi) sangat tinggi
dalam hasil survei. Capres
2014. Namun PDI
Perjuangan tak mau
terburu-buru menetapkan
Jokowi sebagai Capres
2014.

"Ini bukan soal berani atau
tidak, karena PDIP
menyadari betul harapan
masyarakay harus jadi
dasar. Karena PDIP itu
menetukan Capres itu
berbasis kepada ideologi
dan ketepatan calon," ujar
Ketua DPP PDI Perjuangan,
Maruarar Sirait di Cikini,
Jakarta Pusat, Sabtu
(30/11/2013).
Menurutnya, dasar yang
akan digunakan PDI
Perjuangan dalam
menetapkan Capres 2014
berdasarkan hasil survei.
Sebab itu merupakan
cerminan dari harapan
masyarakat.

"Harapan
masyarakat itu salah
satunya hasil survei,"
katanya.
Ara panggilan akrab
Maruara menjelaskan, PDI
Perjuangan sudah memiliki
keputusan tersendiri dalam
menetapkan Capresnya di
2014. Keputusan itu sudah
ditetapkan pada Kongres ke-
III di Bali.

"Kongres pertama dan
kedua itu mencalonkan ibu
Mega, kongres ke III di Bali
keputusannya diberi
kewenangan pada bu Mega
untuk bisa menentukan
Capres secara
konstitusional. Kita yakin bu
Mega akan memutuskan
yang tepat," jelasnya.

Ara mengatakan, Capres
yang akan ditetapkan oleh
PDI Perjuangan haruslah
kader ideologis. Sebab kader
itu akan menerima
keputusan apapun yang dari
pimpinan parpol. Hal inilah
yang sedang ditunjukkan
oleh Megawati dengan
Jokowi yang masih mesra
saat hadir dalam diskusi di
Universitas Indonesia (UI)
Salemba.

"Jokowi itu kader
ideologisnya bung Karno
dan bu Mega. Kita
mendapatkan contoh kader
ideologi dari hubungan
Mega dan Jokowi,"
terangnya.

Namun Ara membantah jika
kemesraan Mega dan
Jokowi hari ini adalah sinyal
jika PDIP akan mengusung
Jokowi sebagai Capres
2014. "Di PDIP itu tidak ada
koder-kadean, kita semua
taat kepada keputusan,"
tandasnya.

Sumber Inilah.com

Caleg Demokrat yang Dicekal KPK Staf Ahli Bhatoegana

JAKARTA - Komisi
Pemberantasan Korupsi
(KPK) telah mencekal staf
ahli anggota DPR, Iryanto
Muschyi, terkait kasus
dugaan suap di lingkungan
SKK Migas. Belakangan
diketahui, Iryanto merupakan
staf ahli Ketua Komisi VII
Sutan Bhatoegana.

Dalam blog pribadinya,
http://
iryantomuchyi.blogspot.com,
dipaparkan pria kelahiran
Jakarta 4 Februari 1958 ini
berprofesi sebagai
pengusaha dan staf ahli
salah seorang anggota DPR.
Dalam politik, dia disebut
memiliki peran dalam
pendirian partai Demokrat
hingga membuat partai
berlambang bintang Mercy
itu menjadi besar.

"Partisipasi beliau di Partai
Demokrat bukanlah hal yang
baru. Beliau bersama rekan-
rekan lainnya ikut
berpartisipasi dalam
mendirikan Partai Demokrat
dari nol hingga saat ini
menjadi Partai terbesar di
Indonesia," tulis dalam blog
pribadinya.

Selain itu, Iryanto juga
merupakan Caleg Dapil
Demak, Jepara, Kudus, Jawa
Tengah. Iryanto sendiri kini
tinggal di Kota Bekasi, Jawa
Barat. Memiliki istri
bernama Susilawati dan
dikaruniai empat orang
anak, Reni Susriani,
Mohammad Agus Sumarta,
Yuda Wirafianto, dan Elna
Puspita Sari.

Sementara itu, terkait
posisinya sebagai staf ahli
untuk anggota DPR RI,
berdasarkan informasi,
Iryanto merupakan staf ahli
dari anggota DPR Fraksi
Partai Demokrat, Sutan
Bhatoegana.

Seperti diketahui, KPK
mencekal Iryanto bersama
dengan pegawai SKK Migas,
Ayodhia Bellini Hendriono
terkait dugaan penyidikan
tersangka mantan Kepala
SKK Migas Rudi Rubiandini
dan kurir suap Deviardi.

"KPK mengirimkan surat
pencegahan ke Imigrasi
untuk 6 bulan ke depan per
tanggal 28 November 2013
atas nama, Iryanto Muchyi,
Staf Ahli Anggota DPR RI
Ayodhia Bellini Hendriono,
Pegawai SKK Migas," kata
juru bicara KPK, Johan Budi
SP, Jumat (29/11/2013)

Sumber OkeZone.com

NasDem Tetapkan Capres setelah Pileg

Jakarta: Sekjen Partai NasDem
Patrice Rio Capella
mengatakan NasDem akan
menetapkan calon presiden
setelah pemilihan legislatif.

"Penetapan Capres
diputusan setelah pileg.
Namun bahwa nanti (dalam
Rakernas) ada usulan-
usulan, kami tidak bisa
cegah juga. Tapi belum ada
keputusan nama presiden,"
jelasnya, Minggu (1/12).

NasDem akan mengadakan
Rapat Kerja Nasional
(Rakernas) I di Jakarta pada
1 hingga 4 Desember 2013.
Sekjen Partai NasDem ini
menambahkan, dalam
Rakernas akan dibahas pula
peta politik di setiap provinsi
dan prediksi berapa persen

Nasdem dapat memenangkan pemilu. Ini akan menjadi kesimpulan
berapa target Nasdem di
pemilu yang akan datang.

Sumber Metrotvnews

Pengamat: Pemira PKS Patut dicontoh Partai Lain

Pemilihan Raya (Pemira) yang
dilakukan oleh Partai
Keadilan Sejahtera (PKS)
untuk menentukan capres
RI di 2014 mendapat
perhatian dari banyak
kalangan, termasuk
pengamat politik. Dr. Adi
Suryadi Culla menyatakan
bahwa pemira yang
dilakukan oleh PKS ini
patut dicontoh oleh partai
lain.

"Pemira yang dilakukan
oleh PKS adalah tradisi
demokrasi yang sangat
kondusif, patut dicontoh
oleh partai lain dalam
menentukan capresnya."

Kata pengamat politik itu.
Lebih lanjut Adi Suryadi
Culla mengatakan bahwa
pemira PKS sangat bagus
karena metodenya buttom
up.

"Ini sangat bagus karena
buttom up, tidak
diturunkan secara tiba-
tiba. Pemira seperti ini
patut dijadikan
model,"Lanjutnya.
Dosen ilmu politik di
Unhas itu juga
mengungkapkan
apresiasinya terhadap
pemira PKS.

"Sebagai pengamat politik
saya sangat mengapresiasi
model seperti ini." Ungkap
Adi Suryadi Culla.
Pengamat politik ini
menjelaskan bahwa Anis
Matta akan menjadi
pilihan utama kader PKS
Sulsel, selain karena Anis
adalah satu-satunya
putera daerah ada
beberapa faktor lain,
diantaranya Anis adalalah
kader PKS tulen.

“Selain faktor daerah, Anis
Matta adalah kader PKS
tulen, dia termasuk
pendiri partai, tidak
diragukan Anis akan
membawa ideologi dan
pemikiran PKS.” Kata Adi
Suryadi Culla. “Anis Matta
juga punya pengalaman
organisatoris, dia sekjend
yang tidak tergantikan dan
akhirnya menjadi ketua
partai, Anis adalah simbol
partai dalam posisinya
sebagai ketua.” Lanjutnya.

Pemira PKS ini diadakan
di seluruh Indonesia dan
seluruh kader PKS turut
berpartisipasi dalam
perhelatan akbar partai
berlambang bulan sabut
kembar itu. Setiap kader
PKS akan memilih lima
kandidat diantara 22
kandidat yang ada. lima
kandidat yang masuk lima
besar hasil dari pemira se
Indonesia akan diserahkan
ke Majelis syura sebagai
pengambil keputusan,
Majelis Syuro yang akan
menentukan siapa yang
akan menjadi capres
internal dari PKS.

Uniknya dalam pemira ini,
tidak ada kandidat yang
mendaftarkan dirinya
untuk menjadi calon, 22
kandidat yang ada adalah
usungan dari kader PKS.
Kandidat juga tidak boleh
mengkampanyekan diri.
Hal itu diungkapkan oleh
ketua Lembaga Persiapan
dan Penokohan Kader
(LPPK), Taufik Ridho
sewaktu berkunjung ke
Makassar beberapa waktu
yang lalu.

“Tidak kandidat
yang mendaftarkan
dirinya, itu murni suara
kader yang mengusung
mereka.” Ungkap Taufik
Ridho di hotel clarion
(22/11). Presiden PKS, Anis Matta juga mengatakan bahwa
pemira PKS beda dengan
pemilihan capres yang
diadakan oleh partai lain.
Anis juga menegaskan
bahwa pemira PKS bukan
kompetisi antar elite PKS.
“Ini bukan kompetisi antar
elite, hasil dari pemira
nanti murni suara kader.”

Terang pria kelahiran
Bone itu. Pemira di Sulsel diikuti oleh sekitar 10.000 kader PKS dan pemira dilakukan serentak hari ini (30/11).

Di Makassar ada 3000
kader PKS yang mengikuti
pemira. Hasil dari pemira
di Sulsel akan langsung
diserahkan ke pusat.

Sumber PKS.co.id

Sebut Pelajar Bajingan, Gerindra Ancam Pecat Ahok

INILAH.COM, Jakarta -
Partai Gerindra akan
menggelar sidang majelis
etik untuk membahas soal
pernyataan keras Wakil
Gubernur DKI Jakarta
Basuki Tjahaja Purnama
(Ahok) yang pernah
menyebut pelajar sebagai
calon bajingan.

"Ya kita punya majelis etik,
kalau ada pelanggara-
pelanggaran yang dilakukan
oleh anggota kita, kita
panggil," ujar Ketua Umum
DPP Partai Gerindra
Suhardi, di Gedung DPR,
Senayan, Jumat
(29/11/2013).

Menurutnya, pernyataan
Ahok yang menyebut siswa
nakal sebagai calon
bajingan sangat kasar. "Ya
terlalu, itu tidak usah
diucapkan oleh seorang,
lebih bijaklah," imbuhnya.

Suhardi mengatakan,
Gerindra masih akan
mempelajari kasus ini
dengan menggelar majelis
etik yang akan dipimpin oleh
Ketua Dewan Pembinan
Partai Gerindra Prabowo
Subianto.

Menurutnya, jika dalam
pemeriksaan majelis etik
menilai apa yang dilakukan
oleh Ahok melanggar etika
Partai Gerindra, maka
majelis etik akan
menjatuhkan sanksi kepada
Ahok. "Beri sanksi
bermacam hingga sampai
kepemecatan," tandasnya.

Sumber : Inilah.com

PAN Yakin Dulang Suara di Dapil VI Jabar

BEKASI - Ketua Dewan
Pimpinan Daerah (DPD)
Partai Amanat Nasional
(PAN) Kota Bekasi, Jawa
Barat (Jabar), Faturahman
Duata mengatakan pihaknya
bertekad merebut minimal
satu kursi untuk DPRD Kota,
DPRD Provinsi dan DPR RI
di Pemilu 2014-2019
mendatang.

Langkah ini menurut
Faturahman Duata, sesuai
dengan amanat DPP PAN,
sekaligus menjadikan Jabar
sebagai salah satu daerah
yang mampu mendulang
suara bagi PAN.

"Untuk itu, kader PAN
Bekasi harus kerja keras,
bersatu, disiplin, dan
menjaga suasana kondusif",
kata Faturahman Duata, di
Bekasi, Jumat (29/11).
Optimisme PAN untuk bisa
dapat satu kursi ke DPR
lanjutnya, karena enam
calon anggota (Caleg) DPR
di Dapil VI ini, memiliki
potensi yang sangat besar.

"Saya bangga jika banyak
kader PAN yang terpilih
sebagai wakil rakyat. Hal
ini sebagai pembuktian
bahwa kader PAN memang
dekat dengan rakyat.
Makanya, saya minta kader
untuk kerja keras meraih
kursi" tegas Fatur.

Hal yang sama juga
diungkap Caleg PAN untuk
DPR RI nomor urut 1 Jabar
6, Intan Fitriana Fauzi.
Menurut dia, Dapil Jabar
merupakan wilayah
potensial untuk mendulang
suara bagi PAN. Untuk itu,
seluruh kader PAN harus
bekerja keras lagi demi
pemenangan PAN.
Intan mengaku, perolehan
suara PAN secara nasional
pada pileg 2009 lalu tidak
mencapai target yang
ditetapkan.

Bahkan di Jabar,
Partai Demokrat unggul atas
PAN di Pemilu 2009 lalu.
Namun Intan yakin, PAN
bisa merebut kembali kursi
yang hilang seiring dengan
trend penurunan elektabilitas
Demokrat.

"Tahun 2014, harus menjadi
tahun PAN di Bekasi. Kita
optimis. Kalau kita kerja
maksimal, dan
mengandalkan soliditas
partai, kita bisa merebut
kembali suara yang hilang.
Kita masih punya waktu 4
bulan untuk berbuat yang
terbaik buat rakyat," harap
Intan Fitriana Fauzi.

Saat ini, lanjut Intan,
elektabilitas maupun
popularitas PAN terus
membaik. Hasil survei
sejumlah lembaga
menempatkan PAN di posisi
5 besar. Angka ini sangat
mungkin meningkat seiring
dengan performance Ketua
Umum PAN, Hatta Rajasa
selalu muncul dipemberitaan
media.

"Figur Ketum kita menjadi
penentu kemenangan.
Apalagi, program kerja yang
digalakan belakangan ini
terbukti dirasakan
manfaatnya oleh
masyarakat. Dan ini sangat
positif buat PAN," tutur
Wasesjen DPP PAN itu.
Terakhir, Intan Fitriana Fauzi
menjelaskan, di Pemilu
1999, PAN Kota Bekasi
meraih 8 kursi di DPRD.
Sedangkan pada Pemilu
2004, PAN menempatkan 6
wakilnya di DPRD Kota
Bekasi. Sementara pada
pemilu 2009, ada 3 kader
PAN yang mengisi kursi di
DPRD Kota Bekasi.

"Dan Pemilu 2014 ini, minimal,
PAN meraih 1 kursi setiap
Dapil. Dari kalkulasi
internal, PAN bisa meraih 1
kursi setiap Dapil. Untuk
pemilu 2014 ini, PAN
targetkan minimal 6 kursi di
DPRD Kota Bekasi," imbuh
Intan Fitriana Fauzi.

Sumber JPNN

Partai Demokrat sedang "berbenah"

Medan (ANTARA News) -
Wakil Ketua Majelis Tinggi
Partai Demokrat Marzuki
Alie menegaskan,
partainya sedang
"berbenah" dengan
"menyingkirkan" kader
bermasalah yang terlibat
kasus korupsi.

Di sela-sela Pendidikan
dan Pelatihan Caleg DPRD
Sumut di Medan, Sabtu,
Marzuki Alie mengatakan,
pembenahan itu untuk
menunjukkan konsep dan
komitmen Partai Demokrat
terhadap pemberantasan
korupsi.

Karena itu, pihaknya
mendukung penuh upaya
Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dalam
membasmi berbagai
praktik yang merugikan
keuangan negara tersebut.
Dengan komitmen
tersebut, Partai Demokrat
tidak akan pernah
membela dan melindungi
kadernya yang terbukti
memiliki keterlibatan
dalam tindak pidana
korupsi.

"Siapa saja kader yang
terbukti bermasalah, kita
keluarkan. Siapa saja
kader yang terbukti terlibat
dalam korupsi akan
dipecat dari Partai
Demokrat. Itu clear,"
katanya.

Namun, Marzuki Alie yang
juga Ketua DPR RI tersebut
enggan menetapkan target
peraihan kursi legislatif
dalam Pemilu 2014 terkait
pembenahan itu.
"(Peraihan kursi) itu
persoalan lain. Kita hanya
ingin rakyat tahu Partai
Demokrat berbenah,"
katanya.

Dengan pembenahan
tersebut, kata dia, Partai
Demokrat nantinya akan
diisi kader-kader yang
tdak bermasalah dengan
hukum, terutama kasus
dugaan korupsi.

"Supaya rakyat tahu kita
berbenah. Sekarang dan
seterusnya tetap komitmen
mendukung
pemberantasan korupsi,"
kata Marzuki.

Sumber Antara.news

Hasil sementara Pemira PKS untuk wilayah Depok

Sabtu, 30 November 2013
− 17:38

Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW
PKS) Jawa Barat menggelar
Pemilihan Raya (Pemira)
Calon Presiden (Capres) RI
periode 2014-2019.
Kegiatan Pemira ini
merupakan program
nasional yang dilakukan
PKS untuk memilih Capres
RI dari kader PKS yang akan
diusung pada Pemilihan
Presiden (Pilpres) 2014.

Jadwal pemungutan suara
dilakukan serentak mulai
pukul 08.00 WIB - 17.00
WIB. Kader dari Jawa Barat
mendominasi, sebanyak 11
orang calon atau 50 persen
calon berasal dari Jawa
Barat.

Sekretaris Umum (Sekum)
Dewan Pimpinana Daerah
(DPD) PKS Depok Hafidz
Nasir mengatakan, ada 12
Tempat Pemungutan Suara
(TPS) yang tersebar untuk
para kadernya yang
berjumlah 13.000.000
orang.

"PKS yang sudah berkiprah
di dunia politik sejak 14
tahun yang lalu dan
menempatkan kader-
kadernya di legislatif dan
eksekutif, kata Hafidz
kepada wartawan, di Depok,
Jawa Barat, Sabtu
(30/11/2013).

"Pemilu raya ini diharapkan
selain membangun
semangat kader setelah
melewati badai yg menimpa
partai berlambang bulan
sabit ini. Juga menggiring
kader terbaiknya untuk siap
diusung dalam Pilpres 2014.
Diharapkan dari pemira ini
muncul nama yang layak
untuk mengemban amanah
besar bangsa ini,"
imbuhnya.

Di Depok, Pemira disambut
baik oleh semua kader.
Mereka antusias memilih
kandidat terbaik di tiap
kantor DPC. "Mereka
umumnya sudah sering
mendengar kiprah-kiprah
para pemimpin mereka yang
dijadikan kandidat dalam
Pemira PKS. Bahkan tidak
sedikit yang sudah
berinteraksi langsung
dengan mereka.

Ini dikarenakan para pemimpin
tersebut tidak sulit ditemui
oleh kader," kata Kabid
Humas DPD PKS Depok El
Shanti Yuliana.
Shanti menyebutkan, hasil
perolehan sementara lima
besar nama sudah keluar.
Diantaranya yakni Hidayat
Nur Wahid (HNW), Anis
Matta, Fahri Hamzah, Nur
Mahmudi Ismail (NMI), dan
Tifatul Sembiring.

"Ini baru sementara ya, dan baru di Depok saja," katanya.

Hasil sementara di Depok :
1.A. Ghani Kasuba = 11
2.Aher = 124
3.Anton A = 18
4.Fahri Hamzah = 8
5.Gatot Pujo = 17
6.Irwan Prayitno = 28
7.M Anis Matta = 92
8.HNW = 144
9.M Nasir Jamil = 0
10.M.Sohibul = 6
11. M Taufik Ridlo = 3
12.M.Yusuf Asyhari = 1
13. Mahfudz Siddik = 25
14.Mahfudz A R = 0
15. Mustafa Kamal= 7
16.Nur Mahmudi = 78
17.Salim Segaf = 34
18. Suharna = 10
19.Surahman = 4
20.Suswono = 3
21.Tifatul = 84
22.Untung Wahono= 5

Sumber Sindonews

'JK Tak Pernah Keluar Golkar

REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU
-- Ketua DPD Partai Golkar
Sulawesi Barat, Anwar Adnan
Saleh menegaskan, Jusuf
Kalla (JK) masih menjadi
kader partai berlambang
beringin.

"Masyarakat harus pahami,
sampai saat ini JK tidak
pernah keluar dari Partai
Golkar. Kalau pun beliau
digadang-gadang sejumlah
partai untuk maju dalam
bursa pencapresan maka itu
menjadi hak JK," kata
Gubernur Sulbar tersebut di
Mamuju.

Menurutnya, popularitas JK
dalam bursa pencapresan
cukup diperhitungkan.
Sehingga kebanyakan partai
di luar Golkar
menghendakinya maju dalam
bursa pencapresan 2014.
Bahkan, kata dia, popularitas
JK di wilayah Sulawesi justru
dimanfaatkan partai lain
untuk mendongkrak perolehan
suara.

"Aroma politik di Makassar
saat ini makin memanas dan
bahkan beberapa partai lain
telah merekomendasikan
untuk mendorong JK sebagai
usungan capres. Saya anggap
itu bagian kampanye oleh
partai tertentu dengan
menjual nama besar JK di
Sulsel," katanya.

Tidak bisa dipungkiri, kata
dia, nama besar JK tentu
memiliki pendukung fanatik.
Sehingga beberapa parpol
bersandar di balik pundak
mantan wapres itu.

Menurutnya, jika nantinya JK
maju dari luar partai tentu
akan menggerus suara
Golkar, khususnya di pulau
Sulawesi. Apalagi Golkar
akan tetap solid mendukung
pencapresan Aburizal Bakrie
(Ical) sesuai hasil rapimnas.
Ia pun menyampaikan, Sulbar
akan menjadi lumbung suara
Golkar. Termasuk Sulsel dan
beberapa kota besar di Pulau
Sulawesi.

Sumber Republika.co.id

Hanura Yakin Suara Partai Islam Akan Terus Turun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA
-- Perolehan suara partai
politi berideologi agamis,
khususnya Islam, diperkirakan
akan terus anjlok pada pemilu
2014. Ini melihat tren yang
terjadi pada beberapa pemilu
belakangan.

"Pada pemilu terakhir
memang cenderung menurun.
Kalau saat ini melihat dari
survei-survei memang
memperlihatkan perolehan
suaranya akan terus menurun
pada 2014," kata Ketua DPP
Partai Hanura, Saleh Husin di
Jakarta, Sabtu (30/11).

Menurutnya, pada beberapa
pemilu terakhir, ada
kecenderungan masyarakat
untuk menoleh ke partai
nasionalis. Alasannya, diduga
karena partai berideologi
agama tak dapat mewujudkan
harapan masyarakat yang
tinggi.

Alhasil, masyarakat banyak
kecewa dan mulai
meninggalkan partai agamis.
Seperti terlihat dalam hasil
survei belakangan. Di sisi
lain, ini menimbulkan
harapan baru bagi partai
nasionalis, khususnya
Hanura.

Sekretaris Fraksi DPR Partai
Hanura itu pun mulai mencari
cara untuk mendapatkan
suara masyarakat yang
kecewa terhadap partai
agamais tersebut. Misalnya,
dengan kegiatan nyata di
lapangan untuk menarik
simpati masyarakat.

Sumber Republika.co

PKPI Incar Pemilih Mengambang

MAKASSAR, FAJAR -- Ketua
Umum Dewan Pimpinan
Nasional (DPN) Partai
Keadilan dan Persatuan
Indonesia (PKPI), Sutiyoso
menyemangati kader dan
caleg PKPI Sulsel.

Purnawirawan TNI ini
menyakinkan kadernya bahwa
partai ini bisa menjadi partai
besar.

"Kita memang saat ini masih
partai kecil, tapi akan menjadi
besar. Bahkan dengan
memaksimalkan kader saja,
kita sudah bisa melewati 3,5
persen," kata Sutiyoso, saat
membuka Orientasi dan
Pembekalan Caleg PKPI
Sulsel, di Hotel Singgasana,
Sabtu, 23 November.

Makanya, dia mengaku terus
mendatangi pengurus PKPI di
daerah untuk memotivasi
kader dan caleg. Partai ini
kata dia bisa dengan mudah
mendapat dukungan
masyarakat karena
merupakan partai bersih dan
tidak korupsi. Tokoh yang
dimiliki juga sangat
menyakinkan untuk mendapat
dukungan masyarakat
termasuk di Sulsel.

Apalagi saat ini, massa
mengambang masih sangat
tinggi termasuk pemilih
pemula. Dua basis massa ini
menjadi salah satu yang
diincar PKPI untuk
meningkatkan dukungan
kepada partai ini. Karena itu,
dia berharap seluruh caleg
Gerindra Sulsel
memaksimalkan kerja-kerja
politik untuk bisa meraih
simpati dari pemilih pemula
dan massa mengambang.

"Massa mengambang ini
dulunya memilih partai besar.
Tapi karena perilakunya saat
ini, sehingga kita yakin
mereka tidak akan kembali
memilih partai itu.
Sasarannya adalah partai
bersih seperti PKPI," jelas
Sutiyoso.

Sedang untuk menggarap
pemilih pemula dan
perempuan, Sutiyoso mengaku
akan mengandalkan
organisasi sayap PKPI seperti
Barisan Muda PKPI, serta
Srikandi PKPI.
Terhadap ratusan caleg PKPI
se-Sulsel, Sutiyoso menyebut
bahwa menjadi anggota
dewan selalu menjadi
kebanggaan.

"Menjadi anggota dewan sangat bergensi. Anda akan menjadi terhormat di wilayahnya,.
Karena itu, mari kita bekerja
keras. Tidak ada sukses yang
dicapai dengan kerja asal-
asalan. Kader ujung tombak
harus dibangun, hingga
pengurus kelurahan. Jadi
sudah saatnya merah putih
memperlihatkan kejayaannya,"
imbuh Sutiyoso.

Di tempat ini, Sutiyoso juga
mengingatkan agar kader
PKPI utamanya caleg yang
terpilih pada pileg mendatang,
agar tidak coba-coba
melakukan korupsi. Dia
menegaskan, pelaku korupsi
saat ini tidak akan lolos dari
incaran Komisi
Pemberantasan Korupsi
(KPK). "Kalau tahu ada
kelebihan tunjangan, jangan
mau terima," tandasnya.

Dia menambahkan, caleg
PKPI harus membangun tim
sukses pada setiap wilayah,
termasuk bagaimana
menghadirkan bendera partai
pada setiap desa/kelurahan.
Di hadapan kader, Sutiyoso
menegaskan kesiapannya
menjadi capres pada pilpres
2014 mendatang.
Ketua DPP PKPI Sulsel,
Suzanna Kaharuddin
menambahkan, PKPI Sulsel
menargetkan perolehan
minimal 3 kursi untuk DPR RI,
satu fraksi di DPRD provinsi
dan kabupaten/kota.

"Caleg kita dorong untuk melakukan
sosialisasi door to door,
supaya bisa berdialog
langsung. Satu pintu saja
bisa dimaksimalkan, paling
tidak sudah ada lima pemilih,"
katanya.

Sumber fajar.co.id

Gerindra Ingin Jokowi Tetap di DKI, PDIP: Stop Campuri Rumah Tangga PDIP!

Jakarta - Wakil Ketua Umum
Partai Gerindra Fadli Zon
menyatakan Gerindra
mendukung Joko Widodo
untuk membenahi Jakarta
tanpa tergesa mencapres di
2014. PDIP, partai asal
Jokowi, bereaksi.

"Jadi, pandangan yang
bersifat mencampuri urusan
rumah tangga partai lain
sebaiknya dibatasi," kata
Wasekjen PDIP Achmad
Basarah di Bandara Ahmad
Yani, Semarang, Jawa
Tengah, Jumat
(29/11/2013).

Menurut Basarah, perkara
Jokowi mencapres
merupakan urusan politik
PDIP. Apalagi jika dukungan
publik tak terbendung, maka
tak akan ada yang bisa
menghalangi Jokowi
mencapres.

"Urusan bisa atau tidak itu
keputusan politik di mana
Jokowi bernaung (bukan
Gerindra) dan dibesarkan,
dan itu juga urusan
keputusan rakyat," tutur
Basarah.

Prabowo Subianto dinilai
telah membesarkan anak
macan, yaitu Jokowi. Setelah
Jokowi besar, akhirnya
Jokowi bisa mengalahkan
Prabowo. Namun Fadli Zon
menuturkan pada Kamis
(28/11), Gerindra
mendukung Jokowi termasuk
Basuki T Purnama agar
mereka bisa memperbaiki
Jakarta. Basarah kemudian
merespon ini.

"Dia boleh mencampuri
urusan politik Basuki T
Purnama (Wagub DKI), tetapi
tidak untuk Jokowi," tandas
Basarah.

Sumber detik.com

Jelang Pemilu, PPP Kritik Penggunaan Televisi

JAKARTA-- Partai Persatuan
Pembangunan (PPP)
mengkritik ketidakadilan
penggunaan frekuensi televisi
menjelang pemilu 2014.

Menurutnya, ada
pemanfaatan televisi untuk
kepentingan partisan pemilik
yang juga figur penting dalam
partai tertentu.

"Hal ini tampak dari terus
diudarakannya berita terkait
aktivitas pemilik televisi, yang
juga figur penting di
parpolnya secara tidak
proporsional berupa alokasi
waktu yang tidak wajar untuk
ukuran berita," kata Sekjen
PPP Romahurmuziy (Romi),
Jakarta, Jumat (29/11).

Padahal, katanya, sesuai UU
32/2002 tentang Komisi
Penyiaran Indonesia,
frekuensi yang digunakan
untuk memancarkan siaran
televisi adalah sumber daya
alam terbatas milik publik.
Sehingga harus dijaga dan
dipgunakan sebesar-besar
untuk kemakmuran rakyat.

"Namun menuju pemilu 2014,
terjadi ketidakadilan
pengunaan milik publik
tersebut untuk kepentingan
partisan dari para pemilik
stasiun televisi," katanya.
PPP meminta KPI untuk
menegakkan undang-undang
tersebut dan peraturan
turunannya.

Sehingga tidak
terjadi ekploitasi frekuensi
milik publik untuk
kepentingan perorangan dan/
atau golongan.
"PPP secara institusi juga
terus memonitor dan
mengumpulkan data indikasi
pelanggaran penggunaan
barang milik publik ini untuk
pada saatnya kita serahkan
kepada yang berkompeten,"
katanya.

Pemilu, paparnya, pada
dasarnya bukan perlombaan
iklan. Melainkan pertarungan
ide dan gagasan. Karenanya,
sudah menjadi kewajiban
pengguna frekeuensi untuk
sebanyak mungkin membuat
panggung mempertarungkan
ide dan gagasan tersebut.

"Bukan terjebak pada
kepentingan partisan dan
sesaat. Meski pahit bagi para
awaknya, karena harus
berhadapan dengan yang
mempekerjakannya," kata
Romi.

Sumber Republika.co.id

PKB harap media tak jadi alat propaganda di Pemilu 2014

Pesta demokrasi atau
pemilihan umum tinggal 5
bulan lagi. Media massa
memiliki peranan penting
dalam mewujudkan
demokrasi yang jujur dan
adil. Selain itu, media
massa juga amat urgensi
dalam membangun
peradaban bangsa untuk ke
depannya.

Ketua Fraksi Partai
Kebangkitan Bangsa ( PKB )
Marwan Jafar berpendapat,
media massa ibarat dua sisi
mata uang. Yang mana
keduanya tidak mungkin
dilepas atau dipisahkan
dalam dua peran tersebut.

"Apa pun bisa terjadi karena
pemberitaan di media," ujar
Marwan di Kampus UIN
Jakarta, Kamis (28/11).
Lebih lanjut, kata Marwan,
media massa telah
mengalami euforia dan
disorientasi dari idealisme
jurnalistik menuju
liberalisasi dan kapital.
Ketua DPP PKB itu berdalih,
lantaran keran demokrasi
yang terbuka lebar dan
tuntutan pasar.

Bahkan, lanjut Marwan, saat
ini telah terjadi semacam
entertainment politik yang
menggiring opini publik
tentang kepentingan-
kepentingan hiburan politik.
"Munculnya fenomena artis
menjadi politisi juga tak
terlepas dari pengaruh
entertainment politik itu,"
jelas dia.

Oleh karena itu, Marwan
berharap media dapat
sebagai pengawal peradaban
yang dapat melakukan
upaya-upaya pendidikan
politik terhadap rakyat.
Apalagi pemilihan umum
2014 tinggal sebentar lagi.

"Rakyat harus kita
berdayakan wawasan dan
sikap politik mereka melalui
media massa yang
bertanggung jawab. Jangan
sampai media massa hanya
dijadikan alat propaganda
yang merendahkan martabat
bangsa," tutupnya.

Sumber : Merdeka.com

Gemuruh NasDem Bangkitkan Kesadaran Politik Buruh

Sabtu, 30 November 2013
13:21 WIB

TRIBUNNEWS

JAKARTA - Gerakan Massa
Buruh (Gemuruh) NasDem
menggelar acara Rakernas
untuk kemenangan Partai
Nasional Demokrat
(NasDem) dalam Pemilu
2014. Gemuruh NasDem
mengajak buruh untuk
bangkit dan menggunakan
hak politiknya pada pemilu
yang sudah didepan mata.
Ketua Umum Gemuruh
NasDem, Irma Chaniago,
mengatakan kekuatan buruh
di Indonesia sangat besar.

Karena itu ia ingin
mengabarkan kepada buruh
di seluruh Indonesia bahwa
kesadaran dalam berpolitik
itu sangat baik, dan Partai
NasDem memberikan ruang
besar kepada buruh untuk
ikut serta secara aktif dalam
mewujudkan Restorasi
Indonesia.

"Tidak ada perubahan oleh
pemerintah atau buruh kalau
buruh tidak melakukan
perubahan. Gemuruh
mengajak untuk lakukan
perubahan supaya cita-cita
buruh tercapai. Kami yakin
kekuatan buruh di Indonesia
sangat besar, dan ini
penting bagi kami," kata
Irma di auditorium NasDem,

Sabtu (30/11/2013).
Dijelaskannya, dari sekian
banyak peserta yang
mendaftar menjadi caleg
dari Partai NasDem, ada
dari kalangan buruh.
Menurutnya hal itu
menunjukkan bahwa Partai
NasDem membuka pintu
lebar bagi para buruh dan
berpihak pada kepentingan
buruh.

"Mereka masuk dalam suatu
partai yang berpihak pada
kepentingan buruh, dan itu
Partai NasDem. Goalnya
adalah bagaimana Partai
NasDem menyelesaikan
masalah yang tidak bisa
diselesaikan pemerintah.
Harus optimis dan siap,"
tuturnya.

Adapun dalam Rakernas I
Gemuruh NasDem yang
dilaksanakan hari ini, akan
membahas berbagai agenda
penting. Seperti membahas
persoalan perburuhan
secara nasional dengan
berbagai isu yang belum
menemukan titik temu atau
semakin tidak terarah.
Rakernas ini juga akan
membahas strategi Gemuruh
memenangkan Partai
NasDem pada pemilu 2014.

Gemuruh akan secara
intensif melakukan
pendekatan terhadap buruh
yang jumlahnya cukup
signifikan dalam daftar
pemilih. Dari data
pemerintah, ada sekitar 30
juta lebih buruh di Indonesia
dari berbagai sektor formal.

Orasi Presiden PKS di UI

Dalam Seminar Dewan Guru
Besar UI, Anis Matta
menyampaikan tentang
identitas bangsa ini yang
terbagi dalam 3 gelombang,
untuk membentuk kerangka
berpikir asal muasal
permasalahan bangsa ini dan
pemimpin seperti apa yang
dibutuhkan.

Simak Orasi Beliu dari Youtube, klik :

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

Gambar Parpol Indonesia 2014